Optimalkan Penyusunan Laporan Keuangan, Ditjen Hubdat Gelar RCM PIPK 2021

Sesuai rapat pleno yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal selaku Unit Akuntasi Pengguna Anggaran (UAPA), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2021 melaksanakan penilaian PIPK dengan satker sampling dan akun signifikan Direktorat Angkutan Jalan untuk Persediaan dan Aset Tak Berwujud, Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk Persediaan, Aset Tak Berwujud, dan Piutang PNBP sedangkan BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah untuk Persediaan, Aset Tak Berwujud, dan Aset Tetap Renovasi.

Marta berharap kepada seluruh tim penyusun PPIPK Ditjen Hubdat untuk solid dan berkomitmen memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai.

“Saya akan optimalkan peran Kasubag Tata Usaha di setiap BPTD untuk memberikan masukan, mengingatkan terhadap Tindak Lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan temuan yang berlarut-larut tidak di tindak lanjuti dengan segera," tambah Marta.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai pada 27-29 Mei 2021 dan diikuti sebanyak 32 Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), para Kepala Sub Tata Usaha BPTD, para Kepala Seksi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) se Indonesia serta para anggota tim penilai pengendalian intern lelaporan keuangan tingkat UAPPA Eselon I dan tingkat UAKPA Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Adapun narasumber pada Rapat Pembahasan Konsep Tabel Risk Control Matrix (RCM) Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2021 yakni dari ketua tim penilai PPIPK tingkat UAPPA Eselon I Kementerian Perhubungan, Biro Kuangan Kementerian Perhubungan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan.

Acara ini turut hadir Staf Ahli Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan, Cris Kuntadi selaku Ketua Tim Penilai PIPK Tingkat UAPA Kementerian Perhubungan, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. (jpnn)