Optimistis Desa Mampu Topang Ekonomi Kota

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo meyakini aktivitas ekonomi di desa mampu menjadi penopang ekonomi perkotaan. Karena pada hakikatnya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di pedesaan. 

"Jadi kalau bisa menggerakkan masyarakat desa, (ekonomi desa,red) bisa menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia,” ujar Eko, Jumat (19/8).

Keyakinan Eko hadir bukan tanpa dasar. Paling tidak saat ini program dana desa telah memberikan kesempatan bagi pembangunan desa. Pada 2016 saja, sekitar Rp 46,9 triliun digelontorkan pemerintah pusat untuk 74.754 desa yang ada. sehingga rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp 600-700 Juta. Itu belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kemarin saya ke Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur,red) yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (Desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp 680 juta/desa. Kemudian dari Provinsi memperoleh Rp 250 juta dan dari Kabupaten Belu Rp 400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp 1 Miliar,” ujar Eko.

Meski anggaran cukup besar, Eko mengakui pemanfaatan merupakan persoalan tersendiri yang perlu menjadi perhatian. Sehingga benar-benar mampu memberdayakan perekonomian masyarakat desa. Karena itu diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pelatihan terkait BUMDes. 

“Rp 1 miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Ini bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa,” ujar Eko.

Sebelumnya, pada penutupan Temu Karya Nasional Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2016 yang digelar Kamis (18/8) malam, Eko juga mengemukakan harapan yang sama. Bahkan lebih jauh, kerja sama kata Eko, juga sangat diperlukan dari para kepala daerah. 

"Jadi kerja sama sangat penting, karena jumlah desa di Indonesia sangat banyak, tidak mungkin diakomodir sendiri (oleh Kementerian DPDTT,red)," ujar Eko.(gir/jpnn)