Optimistis Pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan Bakal Mulus
jpnn.com, BERAU - Pemerintah masih memberlakukan kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) alias pemekaran.
Calon Kabupaten Berau Pesisir Selatan (BPS) yang telah diusulkan oleh Pemkab dan DPRD Berau sejak tahun 2013 silam, ikut terkatung-katung lantaran kebijakan moratorium pemekaran.
Tim pemekaran BPS, Akmal mengatakan pemerintah pusat masih menerapkan moratorium pemekaran daerah di seluruh Indonesia. Namun, moratorium tersebut ditujukan bagi daerah yang baru akan melakukan pengajuan. Sehingga moratorium yang dilakukan pemerintah tak berpengaruh dalam mendorong BPS menjadi DOB.
“Moratorium itu berlaku hanya untuk membatasi supaya daerah lain tidak mengajukan pemekaran lagi. Sementara untuk BPS dan daerah lainnya yang sudah mengajukan atau mengusulkan tidak masalah,” katanya.
BACA JUGA: Masih Ada 314 Usulan Pemekaran Daerah, tapi Maaf...
Selama ini, lanjut dia, tim pemekaran BPS sudah menyelesaikan semua persyaratan pemekaran. Seperti proses administrasi yang sudah selesai sejak tahun 2010 hingga 2014. Meski belum bisa dipastikan BPS bakal jadi DOB. Namun dirinya tetap optimistis proses BPS menjadi DOB akan mulus. Sebab, secara administrasi, sudah lengkap.
“Daerah BPS ini juga masuk daerah perbatasan dan daerah strategi pembangunan nasional. Makanya kami optimistis lolos jadi DOB,” terangnya.
Di sisi lain, saat ini BPS disebutnya masuk dalam jejeran 100 daerah yang menjadi prioritas DOB. “Kalau aturan itu ditandatangani, maka sudah bisa disahkan DOB itu. Awalnya akan menjadi DPOB (Daerah Persiapan Otonom Baru), lalu dilanjutkan statusnya jadi DOB,” tuturnya.
Optimistis usulan pembentukan Kabupaten Berau Pesisir Selatan alias BPS bakal mulus karena semua persyaratan sudah dilengkapi.
- Bertemu Mahfud MD, Bane Raja Manalu Sampaikan Aspirasi Pemekaran Simalungun
- Apa Dasar Hukum Pemungutan Pajak & Retribusi DOB di Papua? Ini Kata Kemendagri
- Bupati Ruhimat Setujui Pemekaran Daerah di Subang
- Kemendagri Gelar Rakor Penyerahan Aset 3 Daerah Otonom Baru di Provinsi Papua
- Mendagri Tito: Pemekaran Daerah Bukan untuk Bagi-bagi Wilayah
- Dambakan Kesejahteraan, Mahasiswa Papua Tuntut RUU DOB Segera Disahkan