Orang Dalam Bantu Percaloan SIM

jpnn.com - JAKARTA -- Masih maraknya praktek percaloan pembuatan SIM di Satpas Ditlantas Polda Metro Jaya yang berlokasi di Jalan Daan Mogot, Km 11, Jakarta Barat membuat anggota DPR RI bersuara.

Para wakil rakyat di Komisi III juga mengkritisi kinerja Polda Metro Jaya yang dinilai lemah melakukan tindakan tegas kepada para calo SIM yang meraup keuntungan dari masyarakat tersebut.
     
”Saya menilai, Polda Metro Jaya memang masih lemah dalam memberikan tindakan kepada para calo yang berkeliaran di Satpas SIM Daan Mogot,” ucap anggota DPR RI Komisi III, Didi Irawadi saat dihubungi INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (22/4).

Dia juga menjelaskan, kepolisian harus memberikan perhatian secara khusus kepada calo yang telah mencederai pelayanan publik.

”Jelas masyarakat yang akan membuat SIM merasa terganggu dengan apa yang dilakukan para calo itu,” tegasnya. Dia juga meminta Polda Metro Jaya segera membersihkan para calo yang berkeliaran di sekitar Satpas SIM Daan Mogot tersebut. ”Kenyamanan warga harus diperhatikan. Apalagi pelayanan pembuatan SIM  itu merupakan pelayanan publik,” cetusnya.
     
Di tempat terpisah, Ahmad Yani, anggota Komisi III lainnya meminta kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Dwi Priyatno segera memecat anak buahnya jika memang ditemukan indikasi adanya pejabat Satpas SIM Daan Mogot yang terlibat dalam praktek percaloan. Dia juga meminta agar calo diberantas di Satpas SIM Daan Mogot. Karena bukan rahasia umum lagi kalau calo banyak bermain dalam proses pembuatan SIM.

”Calo ini kan tidak mungkin bekerja sendiri! Pasti dia dibantu ’orang dalam’ yang mempunyai jabatan di sana. Maka itu Kapolda Metro Jaya harus tegas memecat oknum polisi yang bermain itu,” cetusnya.

Dirinya pun mengharapkan jika Satpas SIM Daan Mogot diisi oleh pejabat-pejabat kepolisian yang berintegritas dan berani mengambil tindakan tegas terhadap bawahannya yang berani bermain-main dengan calo.
    
”Sebenarnya membuat SIM itu kan tidak susah. Tapi memang masyarakat masih ingin yang lebih mudah dan cepat. Yakni dengan menggunakan calo itu,” tukasnya juga.

Tapi dia sekali lagi menegaskan, calo tidak aka ada kalau tidak kerjasama dengan ”orang dalam”. Senada, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Al Muzamil Yusuf menilai praktek percaloan merupakan persoalan kultur aparat yang cenderung tidak tegas.
 
”Karena aparat yang tidak tegas, maka masyarakat cenderung memilih proses yang lebih mudah,” ucapnya kepada koran ini. Meski itu harus membayar dengan mahal biaya pembuatan SIM.

Sebelumnya, investigasi INDOPOS, masih menemukan maraknya proses percaloan di Satpas SIM Daan Mogot. Bahkan, kini para calo itu makin berani dengan menawarkan jasanya kepada warga yang tidak lolos uji teori dan praktek SIM.