Orang-Orang yang Rada Beloon Tidak Perlu Fasilitas Gedung Megah
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna heran bila anggota DPR yang disebut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, rada-rada beloon, masih meminta gedung baru.
"Kalau anggota DPR banyak yang beloon, tidak perlu diberikan fasilitas yang lebih karena akan percuma. Cukup berikan kebutuhan sesuai dengan kapasitas mereka. Orang cerdas dengan fasilitas yang minim akan terus bisa berkarya, orang beloon dengan fasilitas full tetap saja tidak tidak bermanfaat," kata Budyatna, menyikapi pernyataan Fahri Hamzah, Rabu (19/8).
Kalau Negara akan menambah fasilitas anggota DPR lanjutnya, berikan secara bertahap. Kalau diberikan sekaligus, menurut Budyatnya sama saja mengulangi kesalahan saat amandemen UUD 45 yang dilakukan berturut-turut. "Bukannya membuat kondisi makin baik, tapi justru malah lebih buruk. Seandainya amandemen UUD 45 dilakukan bertahap dan kontinyu, maka hasil reformasi tidak akan seperti ini," tegasnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan proses amandemen konstitusi Amerika Serikat. "Amandemen konstitusi Amerika Serikat dimulai dengan merevisi pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan pers, disusul dengan amandemen pasalnya lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi zaman," ujarnya.
Membangun gedung baru, kalau dilakukan serentak, menurut Budyatnya hasilnya tidak akan baik. "Yang dianggap canggih saat ini kan belum tentu canggih di masa datang. Jadi bertahap saja membangun itu," sarannya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Muhammad Budyatna heran bila anggota DPR yang disebut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?
- Santri Diajak Proaktif Melawan Judi Online Lewat Kampanye di Digital
- Gagal di Kasus Timah, Kejagung Jangan Cari Pengalihan Isu dengan Menumbalkan Polri
- DPP KNPI: Pemuda Mitra Strategis Pemerintah untuk Mewujudkan Swasembada Energi dan Pemanfaatan EBT
- Mensos Temukan 1 Keluarga Penyandang Disabilitas di Surabaya Tak Terima PKH