Orang Tua Murid: Ganti Pimpinan Pasti Ganti Kebijakan
jpnn.com - JAKARTA - Meski baru sebatas wacana, namun banyak orang tua murid bereaksi keras atas gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi untuk memberlakukan full day school (FDS). Sebagian berpendapat, kebijakan baru hanya sebatas sensasi Muhadjir dalam menarik simpati publik.
"Ya namanya budaya Indonesia, setiap pimpinan baru pasti kebijakannya baru juga. Yang kasihan masyarakat karena hidup dalam ketimpangan,” kata Elvira, Rabu (10/8).
Elvira adalah salah satu orang tua yang anaknya bersekolah di SDN 6 Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Kejadian ini, lanjutnya, sama persis dengan saat Anies Baswedan menjadi Mendikbud menggantikan Muhammad Nuh, pendahulunya. Kurikulum 2013 yang sudah diberlakukan tiba-tiba ditarik dan dikembalikan ke kurikulum 2006 karena dianggap setengah matang.
"Sudah kebiasaan kali ya. Mestinya kan pejabat baru meneruskan saja yang program pendahulunya. Kalau kurang ya dibenahi, jangan dirombak total,” ujarnya.
Sementara Ari Puspa, yang dua putranya bersekolah di SD swasta menganggap wacana FDS adalah hal biasa. Pasalnya, kedua anaknya selalu pulang rumah sekitar pukul 17.30.
"Anak saya jam pulangnya 14.30 WIB. Karena ikut ekskul pulangnya jam 5 sore. Anak-anak enjoy saja karena mereka yang minta sendiri," terangnya.
Karyawan di salah satu perusahaan multinasional ini mengaku tidak mencemaskan anak-anaknya karena sekolahnya nyaman dan aman.
JAKARTA - Meski baru sebatas wacana, namun banyak orang tua murid bereaksi keras atas gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan