Orangnya Bupati Ngaku Bisa Loloskan CPNS
jpnn.com - JAKARTA - Upaya percaloan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai marak di wilayah Sumut. Calo ini mengaku sebagai orang kepercayaan bupati, yang bisa mengurus kelulusan seleksi CPNS. Sudah tentu, si calo minta 'uang jasa'.
Sejumlah calon korban mengadukan masalah ini ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Para pejabat BKN pun resah lantaran si calo yang mulai gentayangan di Sumut itu juga mengaku bisa mengatur-ngatur Panitia Pusat penerimaan CPNS.
"Tolong bantu masyarakat Sumut ya. Ini sudah marak percaloan, mengaku tes CPNS bisa diatur bupati. Ini sama sekali tidak benar. Tes CPNS merupakan kewenangan pusat," ujar Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN.
Tumpak tak berani menyimpulkan bahwa ada satu jaringan percaloan yang beroperasi menyebar di sejumlah daerah di Sumut. Namun dia pastikan, modusnya hampir seragam, yakni mengaku famili atau orang dekat bupati dan bisa mengurus kelulusan CPNS hingga ke tingkat pusat.
Saat ditanya di daerah mana calo yang mengaku orangnya bupati itu bergerak, Tumpak menyebut di kawasan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
"Di Tapanuli bagian selatan dan Tapteng. Juga di daerah lain yang mendapatkan kuota jalur umum," ujarnya. Seperti diketahui, selain Pemprov Sumut, hanya ada 12 kabupaten/kota saja yang mendapat jatah kursi CPNS baru dari jalur umum tahun ini.
Yakni Kabupaten Batubara, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.
Nah, rupanya, calo juga gentayangan mencari korban di kabupaten lain yang tidak mendapat kuota CPNS. Tumpak menyebut Dairi, Serdang Bedagai, dan Langkat. Diduga, calo menyasar warga di daerah-daerah tersebut, yang akan ikut mendaftar CPNS di daerah lain yang mendapat kuota.
JAKARTA - Upaya percaloan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai marak di wilayah Sumut. Calo ini mengaku sebagai orang kepercayaan bupati,
- Menteri Lingkungan Hidup Minta TPA Setop Pakai Sistem Open Dumping
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Teruntuk Jenderal Listyo Sigit, Anda Dicap Terlibat Merusak Demokrasi di Indonesia
- Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Menahan 3 Ketua Pokja Proyek DJKA
- Parcok Cawe-Cawe di Pilkada, Deddy PDIP Serukan Copot Jenderal Listyo
- KSAD Jenderal Maruli: Lulusan Seskoad Harus Mampu Mengemban Tugas Masa Depan