Orasi Ilmiah di Unhan, Puan Beberkan Peran DPR dalam Memperkuat Sistem Pertahanan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pihaknya sangat mendukung Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad 21.
Menurutnya, peran DPR dalam mendukung Sishankamrata Abad 21 dilaksanakan melalui fungsi legislasi, penetapan APBN, pengawasan serta peran diplomasi parlemen.
Hal itu dikatakan Puan saat orasi ilmiah secara virtual dalam Kuliah Umum di Universitas Pertahanan, Senin (26/10). Hadir Rektor Unhan Laksamana Madya Amarulla Oktavian bersama civitas akademika, di antaranya mahasiswa doktoral Unhan yang juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
“Untuk menjaga persatuan, dan melindungi bangsa serta keutuhan wilayah Indonesia, membutuhkan sistem pertahanan semesta yang kuat dan andal,” kata Puan.
Menurut Puan, tantangan yang dihadapi pada Abad 21 secara fisik maupun nonfisik, militer dan nonmiliter, dengan spektrum luas dapat mengancam warga hingga negara.
Ancaman militer dalam dinamika lingkungan strategis global meliputi, keamanan di Asia Pasifik, Laut Tiongkok Selatan. Kemudian, ancaman militer sebagai lanjutan dari rivalitas AS-Tiongkok, persaingan modernisasi kekuatan militer, dan lainnya.
Ancaman nonmiliter meliputi pandemi Covid-19, terorisme, perkembangan di bidang Chemical, Biologial, Radiological, Nuclear, and Explosives (CBRNE), kejahatan siber, bencana alam, ketahanan pangan dan energi.
Melalui fungsi legislasi, DPR mendukung pertahanan nasional melalui perumusan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Mbak Puan menyatakan DPR mendukung penuh penguatan sistem pertahanan. Peran DPR dalam mendukung Sishankamrata Abad 21 dilaksanakan melalui fungsi legislasi, penetapan APBN, pengawasan serta peran diplomasi parlemen.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online