Order Buku Kurikulum Baru Masih Minim
Jumat, 23 Mei 2014 – 07:21 WIB
Menurut Musliar, banyak faktor yang menyebabkan minimnya tingkat pemesanan buku Kurikulum 2013. Diantara yang paling besar adalah akses internet. Akses ini penting, karena pemesanan buku dilakukan melalui e-katalog yang ada di website LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
Baca Juga:
Di dalam e-katalog itu, sudah ada rincian buku apa saja yang dibutuhkan untuk pegangan siswa maupun guru. Selain itu juga tertera harga satuannya. Sehingga sekolah bisa dengan mudah menentukan jumlah uang yang harus dibayarkan ke percetakan. "Sekolah tinggal mengentri jumlah siswa yang membutuhkan buku kurikulum baru itu," kata dia.
Lambatnya tingkat pemesanan ini, tidak dibiarkan begitu saja oleh Kemendikbud. Musliar menjelaskan akan menurunkan pejabat eselon II ke sejumlah daerah. Tujuannya adalah melakukan pembinaan dan pendampingan pemesanan buku kurikulum baru. Musliar mengatakan, sejatinya jajaran dinas pendidikan di seluruh kabupaten dan kota usdah diundang ke Jakarta untuk menjalani bimbingan teknis pemesanan buku.
Musliar juga berharap jajaran pemerintah kabupaten dan kota ikut proaktif dalam pengadaan buku baru itu. Dia menuturkan bahwa pemda harus melihat di daerahnya, apakah ada unit sekolah SD dan SMP yang kesulitan untuk akses internet. Sehingga bisa dilakukan intervensi dengan bantuan akses internet oleh pemda setempat.
JAKARTA - Implementasi Kurikulkum 2013 tahun ajaran 2014-2015 terancam terganggu. Diantara penyebabnya adalah urusan pengadaan buku pegangan siswa.
BERITA TERKAIT
- Pilih Hotel sebagai Fasilitas Kampus, CEO UIPM Beri Penjelasan Begini
- Eramet & KBF Berikan Beasiswa untuk Mahasiswa Indonesia Timur, Ini Harapan Gubernur Sulut
- Sebanyak 96 Mahasiswa Presentasikan Hasil Riset di Knowledge Summit
- Dukung Gerakan Literasi Heka Leka, Anies Baswedan Bicara Potensi Anak-anak Maluku
- Research Week 2024: Apresiasi Kinerja Dosen Untar Hasilkan Karya Ilmiah Berkualitas
- Adaro Donasikan Paket Seragam Sekolah Senilai Rp 2,4 Miliar untuk Anak Kurang Mampu