Organda Minta Pemerintah Berantas Omprengan
jpnn.com - JAKARTA - Sekjen Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda), Andriansyah berharap pemerintah segera mengeliminasi keberadaan angkutan ilegal atau omprengan yang masih bebas beroperasi. Pasalnya, keberadaan angkutan ilegal membuat persaingan bisnis angkutan umum menjadi tidak seimbang.
Dari pengamatan Organda, omprengan banyak melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Mengeliminasi ini tindakan tegas penegak hukum, karena ini sangat merugikan masyarakat dan tidak terjamin kepemilikannya, baik dari sisi asuransi maupun penanggung jawabnya tidak terdaftar," papar Andrian, Jumat (24/10).
Menurutnya, untuk memusnahkan omprengan dari pasar angkutan umum, pemerintah dapat memberikan insentif, seperti insentif pengoptimalisasian revitalisasi angkutan umum agar bisa bersaing dengan omprengan.
"Kalau tidak, otomatis ini akan berat menghapuskan angkutan umum yang ilegal, karena dia (omprengan) tidak perlu izin, tidak perlu memiliki kewajiban registrasi, SPM, administrasi lainnya seperti membayar asuransi. Ini tentu mengurangi pendapatan angkutan umum yang legal," serunya. (chi/jpnn)
JAKARTA - Sekjen Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda), Andriansyah berharap pemerintah segera mengeliminasi keberadaan angkutan ilegal atau
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sarinah Pandu x InJourney Group Dorong UMKM Naik Kelas
- Jaga Pelayanan BBM, Pertamina Patra Niaga Tindak Tegas SPBU Nakal di Yogyakarta
- Dukung Transisi Energi Berkelanjutan, Pertamina Genjot Kapasitas Pembangkit Panas Bumi
- Kemendagri Asistensi Pajak Daerah untuk Pacu Pertumbuhan Ekonomi Lokal
- Harga Emas Antam Kamis 14 November 2024 Turun, Ini Daftarnya
- Bea Cukai Beri Ruang Pelaku UMKM Promosikan Produknya di Atambua International Expo 2024