Orgasme Politik Senilai Rp.46 Miliar!

JAKARTA- Sebanyak 692 anggota MPR yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD, Kamis, mengucapkan sumpah/ janji sebagai anggota parlemen periode 2009-2014 di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta.Pengucapan sumpah/janji akan dipimpin Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa, dengan tiga kegiatan terpisah.Acara pengucapan sumpah pada Kamis pagi sekitar pukul 10,00 WIB dilakukan oleh anggota DPR , selanjutnya pada pukul 10.30 WIB pengucapan sumpah/janji anggota DPD.Sedangkan untuk pengucapan sumpah anggota MPR akan dilakukan pada Kamis malam sekitar pukul 22.00 WIB nanti.

Perhelatan ini dipastikan akan menghabiskan biaya Rp. 46.049 miliar.Jumlah itu dinilai terlalu besar. Apalagi, anggaran dikeluarkan secara tumpang tindih, antara Setjen DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, dana tersebut bisa ditekan lebih rendah.’’Berdasarkan penghitungan kami, dana pelantikan itu bisa ditekan sekitar 10 miliar. Paling tidak dari Rp 46 miliar, bisa sampai sekitar Rp 35,1 miliar dari yang dikeluarkan Setjen DPR,’’ kata Direktur Indonesia Budget Center (IBC) Arif Nur Alam dalam diskusi di gedung DPR, beberapa hari lalu.

Arif mengatakan, potensi penghematan itu bisa dilakukan apabila ada koordinasi yang baik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Sebab, sejumlah pos pembiayaan terbukti dobel. Arif mencontohkan akomodasi anggota DPR. Berdasarkan investigasi IBC di lapangan, sejumlah anggota DPR ’’tidak jelas’’ akan menginap di mana. Ini karena satu anggota DPR dijatah di beberapa hotel sekaligus. ’’Jadi nggak jelas, mereka mau menginap di Hotel Borobudur, J.W. Marriott, karena satu peserta tercatat di beberapa hotel berbeda,’’ katanya.

Toh, kritik dan kecaman bak anjing menggogong kafilah tetap berlalu. Perhelatan ini berjalan seperti yang sudah direncanakan. Setelah pengucapan sumpah/janji, anggota DPR dan DPD periode 2009-2014 secara terpisah melaksanakan rapat paripurna pertama dengan agenda masing-masing. Setelah pelantikan, pimpinan sementara DPR dan DPD juga ditetapkan.