Ormas Bisa Memainkan Peran Advokasi untuk Kampanye Pemberantasan Judi Online

jpnn.com, JAKARTA - Pemberantasan judi online merupakan tugas negara sebab berkaitan dengan penegakan hukum.

Bila negara dipandang tidak menjalankan perannya secara benar dalam pemberantasan judi online, maka masyarakat sebagai kekuatan civil society bisa mendesak dan menekan negara untuk memberantas judi online.

Pendapat tersebut disampaikan sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Abdi Rahmat. Menurut dia, sebenarnya peran masyarakat di area pengendalian sosial (social control) yang bersifat preventif. Pendekatannya bisa bersifat institusionalis.

"Artinya, memerkuat lembaga-lembaga sosial (social institusions) melalui penguatan norma dan nilai sosial yang menganggap bahwa judi online adalah penyimpangan dari nilai agama, nilai kerja keras, nilai tanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan seperti melalui sosialisasi dan edukasi di dalam keluarga, sekolah, kegiatan keagamaan dan, edukasi melalui media massa," kata Abdi.

Jika sifatnya ofensif, Abdi mengatakan, organisasi masyarakat bisa memainkan peran advokasi dalam mengampanyekan pemberantasan judi online dan mendesak pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk memberantas judi online.

"Berbagai strategi advokasi dari yang soft (kampanye), hard (class action, demonstrasi), sampai jejaring/aliansi advokasi, dapat dilakukan oleh kalangan organisasi masyarakat," ujar Abdi.

Presiden Joko Widodo sudah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online.

Satgas Judi Online dipimpin Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Anggotanya terdiri dari unsur Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.