Ormas di Depok, Kontrol Sosial atau Kekuatan Dekstruktif?

Oleh: Jessicha Camelita - Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)

Ormas di Depok, Kontrol Sosial atau Kekuatan Dekstruktif?
Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Jessicha Camelita. Foto: Dokumentasi pribadi

Di berbagai daerah, termasuk Depok, ormas sering kali berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dengan memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Ada lima ormas di Depok yang membuat aliansi dan menyebut dirinya Pandawa Lima.

Sebutan yang mengacu pada epos Mahabrata, Pandawa Lima, sebagai simbol perlawanan terhadap angkara murka.

Syahdan, kritik yang disampaikan Ormas sering kali dinilai lebih mendiskreditkan pemerintah daripada memberikan solusi konkret.

Misalnya, dalam aksi-aksi yang terjadi di Depok, beberapa kelompok ormas turun ke jalan dengan tuntutan yang menekan kebijakan pemerintah kota, tetapi tanpa menawarkan alternatif yang jelas.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan: apakah kritik tersebut benar-benar bertujuan untuk perbaikan atau hanya menjadi alat tekanan politik?

Menurut Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Depok Trisno NKP, ormas memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi harus tetap dalam koridor hukum dan etika yang sesuai.

“Kami tidak menentang kritik terhadap pemerintah, tetapi hendaknya kritik itu membangun dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, peran ormas yang kerap menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah, kian sentral dalam praksis politik kekuasaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News