Ormas di Depok, Kontrol Sosial atau Kekuatan Dekstruktif?

Pemuda Pancasila, misalnya, dalam beberapa kesempatan telah menegaskan bahwa mereka tidak ingin aksi-aksi yang dilakukan ormas di Depok mengarah pada tindakan yang merugikan masyarakat.

Mereka juga menegaskan bahwa kritik harus bersifat konstruktif. Artinya, kritik yang disampaikan tidak hanya berisi keluhan atau serangan terhadap pemerintah, tetapi juga menawarkan solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Seorang akademisi dari salah satu universitas di Depok, yang enggan disebut namanya, menyoroti pentingnya peran ormas dalam demokrasi, tetapi juga mengingatkan bahwa setiap organisasi masyarakat harus memiliki tanggung jawab moral dalam menyampaikan aspirasi mereka.

“Ketika kritik berubah menjadi upaya mendiskreditkan pemerintah tanpa dasar yang jelas, itu bukan lagi bagian dari demokrasi yang sehat, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Bahkan, analis politik senior, Boni Hargens, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Jakarta tahun 2024 lalu menegaskan,

“Keberadaan Ormas diperlukan sebagai simpul civil society yang mengawasi jalannya pemerintahan, namun Ormas juga perlu diawasi karena ada sebagian ormas bertindak sebagai rent-seekers yang kerjanya memeras dan mencari keuntungan sesaat”.

Pernyataan ini sejalan dengan prinsip dasar demokrasi yang mengedepankan kebebasan berpendapat, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.

Kritik yang disampaikan tanpa dasar yang kuat atau hanya bertujuan untuk menjatuhkan pihak tertentu justru akan merusak tatanan demokrasi yang sehat.