Ormas Rawan Disetir Asing

Hal ini terjadi, lanjutnya, karena dalam sebuah ormas terdapat kekuasaan yang terorgansasi, kekuasaan tersebut bisa digunakan positif dan punya potensi negative.

"Di sinilah perlu RUU ormas untuk mengelola keseimbangan penggunaan hak dan kewajiban ormas di ruang publik. Jika tidak, demokrasi kita bisa berubah menjadi demokrasi massa. Siapa yang kuat dia yang menang," kata dia.

Contoh hal tersebut telah terjadi di berbagai daerah. "Gubernur, bupati/walikota perlu payung hukum untuk mengelola potensi ormas/LSM di wilayahnya agar tetap pada rel yang benar," pungkasnya. (sam/jpnn)