Ormas yang Rongrong Pancasila Harus Dibubarkan
Minggu, 04 Desember 2011 – 10:35 WIB

Ormas yang Rongrong Pancasila Harus Dibubarkan
DENPASAR - Pemerintah didesak untuk membubarkan ormas-ormas yang selama ini merongrong ideologi dan falsafah negara, Pancasila. Jika tidak, ada langkah dan tindakan tegas terhadap ormas seperti itu, maka akan menimbulkan gejolak yang lebih berbahaya dimasa mendatang.
Hal tersebut dikemukakan Ketua PBNU Masdar Farid Mas’udi dan pengamat politik Yudi Latif dalam sesi kedua Seminar Nasional Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan Pengurus Daerah XIV GM FKPPI, bertajuk "Revitalisasi Pancasila Menyongsong Era Pasifik", Sabtu (3/12) di Denpasar, Bali.
Baca Juga:
"Kenapa terhadap organisasi-organisasi yang selama ini merongrong Pancasila, pemerintah tidak bertindak? Kesannya pemerintah tidak punya keberanian untuk melakukan pelarangan, padahal dasar untuk melakukan pelarangan ada dan jelas. Jadi problemnya negara ini ada pemimpin atau tidak?" kata Masdar farid Mas'udi.
Ditegaskan Masdar, apabila Pancasila dinilai sangat penting sebagai ideologi dan falsafah negara, bahkan seperti layaknya agama bangsa, maka tentu yang paling bertanggungjawab untuk menjadi teladan dalam menjalankan agama Pancasila ini pastinya adalah para pemimpin masyarakat dan bangsa ini.
DENPASAR - Pemerintah didesak untuk membubarkan ormas-ormas yang selama ini merongrong ideologi dan falsafah negara, Pancasila. Jika tidak, ada langkah
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar