Oso Sebut Kasus Hukum tak Boleh Diselesaikan Secara Politis
![Oso Sebut Kasus Hukum tak Boleh Diselesaikan Secara Politis](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/12/06/ketua-dpd-oesman-sapta-membuka-seminar-nasional-hukum-dan-konstitusi-bertajuk-ekonomi-pancasila-yang-digelar-ikatan-alumni-fakultas-hukum-ikafh-universitas-diponegoro-di-cisarua-jawa-barat-rabu-612-foto-istimewa.jpg)
Alasannya karena kasus hukum itu lebih bernuansa politis. Lantas, penegak hukum pun bersikap daripada ribut maka coba diselesaikan secara politis.
"Ini tidak betul, hukum tidak bisa diselesaikan secara politis. Itu sebabnya, tegakkan hukum itu sekarang," kata wakil ketua MPR itu.
Paling menyedihkan, kata Oso, hukum dipermainkan dengan mudah dan dipertontonkan di muka umum. Seolah-olah masyarakat tidak mengerti hukum. "Ini sangat menyedihkan. Padahal kita bangun negara kita berlandaskan hukum. Filosopi bangsa kita negara hukum," ungkapnya.
Oso menambahkan, memang kebenaran hukum yang sesungguhnya ada di akhirat. Kalau di dunia ini, orang salah secara hukum bisa bebas. Sebaliknya, orang yang seharusnya bebas bisa salah dan terhukum. Karena itu, Oso berujar, kalau mau menegakkan hukum di dunia ini tetap harus menggunakan hati nurani.
"Keputusan hukum berdasarkan hati nurani akan memberikan keadilan bagi anak bangsa," ungkap Oso.
Dia pun lantas mengutip pepatah yang intinya pengalaman lebih penting daripada gelar. Oso mencontohkan, ada yang hanya mengandalkan titel hukumnya, namun pada dasarnya tidak mengerti hukum. Ada yang titel hukumnya tidak tinggi, tapi karena berjalan berdasarkan pengalamannya hukum maka orang tersebut lebih paham.
"Di samping rel hukum yang harus ditaati, harus ada hati nurani. Tapa nurani, tanpa rasa hati dan hanya berdasarkan logika dan pikiran dia tidak pernah menempatkan hukum yang benar," katanya.
Dia menegaskan hukum juga tidak mengenal asal usul. Namun, hukumlah yang menentukan jalan negara ini.
Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan sekarang saatnya Indonesia melakukan perbaikan-perbaikan hukum.
- PPUU DPD RI Lakukan Kunjungan Kerja di Jatim, Nih Agendanya
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- Komite I DPD Apresiasi Langkah Menteri Nusron Wahid Menyelesaikan Kasus Pagar Laut
- Kecelakaan Lalu Lintas Marak, Ning Lia: Berikan Sanksi Kepada Perusahaan Nakal
- Sultan: Pancasila Membawa Misi Perdamaian dan Kemakmuran Universal
- Nakhodai Fokus DPD RI, Adlan Nawawi Siap Memperjuangkan Kesejahteraan Staf