Otda Picu Penyimpangan Kekuasaan di Daerah
Sabtu, 19 November 2011 – 23:34 WIB

Otda Picu Penyimpangan Kekuasaan di Daerah
Akibatnya sistem check and balances di daerah tidak berjalan karena terjadinya kolusi antara DPRD dan pemerintah daerah. Sementara kontrol dari masyarakat belum memadai karena keberadaan civil society di daerah relatif masih sangat lemah.
"Masyarakat harus menumbuhkan lagi kultur demokrasi yang sudah lama menghilang. Agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kebijakan otonomi daerah sejatinya diorientasikan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat yang sangat rentan dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prajurit TNI AL Sigap Mengevakuasi Warga Terdampak Banjir di Pesawaran Lampung
- Terungkap! Ade Bhakti Satu-satunya Camat yang Menyuap Mbak Ita
- Peringatan Hari Kartini, UICI Meluncurkan PMB Bacth 9
- Praktisi Hukum Nilai Marcella dan Ary Bakri tak Layak Disebut Advokat
- Peringati Hari Bumi, Prudential Indonesia Tanam 5.000 Mangrove
- Mensesneg Jadi Jubir Istana, Pakar Pertanyakan Dasar Hukum: Jangan Penunjukkan Ala Kadarnya