Otda Picu Penyimpangan Kekuasaan di Daerah
Sabtu, 19 November 2011 – 23:34 WIB
Akibatnya sistem check and balances di daerah tidak berjalan karena terjadinya kolusi antara DPRD dan pemerintah daerah. Sementara kontrol dari masyarakat belum memadai karena keberadaan civil society di daerah relatif masih sangat lemah.
"Masyarakat harus menumbuhkan lagi kultur demokrasi yang sudah lama menghilang. Agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan di daerah," pungkasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Kebijakan otonomi daerah sejatinya diorientasikan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat yang sangat rentan dengan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah