OTT KPK, DPR Kritik Jaksa dari Parpol

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) M Syafii menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pihak.

Termasuk oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Syafii mengkritik kegiatan aparat penegak hukum seperti kejaksaan sudah seperti disoriented.

Dia menjelaskan, sebenarnya penegakan hukum itu untuk negara atau state oriented.

Karenanya, aparat penegak hukum seperti kejaksaan harus menegakkan keadilan dan memastikan hukum.

Menurut dia, di negara-negara lain yang penegakan hukumnya state oriented mereka berani memeriksa presidennya, maupun menteri-menteri aktif.

Namun, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, yang terjadi di Indonesia justru tidak demikian.

“Nah, yang sekarang ini adalah disoriented. Penegak hukum sudah bukan lagi state oriented, tapi goverment oriented,” katanya, Jumat (9/6).

Karenanya, Syafii menegaskan, penegakan hukum menjadi kepentingan elite politik penguasa.

Apalagi, kalau jajarannya merupakan kader partai.

“Ketika ia duduk di pemerintahan, berhentilah sebagai kader partai karena memimpin negara. Nah, ini yang sudah,” katanya.

Menurut dia, ini tidak hanya saja menyebabkan mudahnya penegakan hukum diintervensi.