OTT KPK Sasar Kepala Daerah Lagi, Kemendagri Sedih Sekali

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus menyasar kepala daerah pelaku korupsi. Terakhir, lembaga antirasuah itu menangkap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang diduga menerima suap dari anak buahnya, Inna Sulistyowati terkait pengisian jabatan, Sabtu lalu (3/2).
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Arief M Edie mengatakan, langkah KPK tentu patut diapresiasi. Namun, di sisi lain Kemendagri juga menyayangkan masih adanya kepala daerah yang melakukan korupsi.
"Kami mengapresiasi langkah KPK yang terus memberikan pelajaran bagi kepala daerah, meski di sisi lain kami merasa sedih atas kasus ini," ujar Arief di Jakarta, Senin (5/2).
Arief merasa sedih karena berdasar operasi tangkap tangan (OTT) KPK menunjukkan masih ada kepala daerah yang berani bermain-main dengan korupsi. Padahal, sudah banyak kepala daerah yang dicokok KPK, namun hal itu seolah tak membuat jera.
Karena itu Arief secara khusus mengajak masyarakat dalam Pilkada 2018 bisa memilih calon pemimpin yang benar-benar mampu menjalankan amanah. Hal yang harus diketahui para pemilih adalah rekam jejak kandidat kepala daerah.
"Masyarakat juga harus berperan aktif dengan pilkada langsung ini, untuk memilih dengan hati nurani. Pilih yang sudah dikenal rekam jejaknya dengan baik," pungkas Arief.(gir/jpnn)
Kemendagri memuji langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus menyasar kepala daerah pelaku korupsi. Namun, Kemendagri juga merasa sedih.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Mendagri Tito Yakin Indonesia Emas 2045 Bakal Tercapai: Semua Daerah Harus Bergerak
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- PP Himmah Minta KPK Segera Periksa Senator terkait Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD
- Surat Terbaru Kemendagri soal Gaji Bikin Guru PNS & PPPK Daerah Gembira
- Kemendagri Gelar Apel Kesiapsiagaan Nasional Satdamkarmat dan Satpol PP
- KPK Didesak Usut Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan Periksa 95 Senator