P2G Mendesak Pansel dan Pemda Memprioritaskan 193.594 Guru yang Lulus PG

“Jangan sampai guru yang tidak ikut tes PPPK tahap 1 dan 2 tahun 2021, tiba-tiba namanya muncul sebagai prioritas dalam seleksi 2022 nanti, jelas merugikan peserta lain yang ikut tes sebelumnya," katanya.

Satriwan menilai koordinasi, harmonisasi, dan konsistensi kebijakan antara pemda dan pemerintah pusat lintas kementerian/lembaga menjadi penentu mutlak agar aturan dijalankan, sehingga tak merugikan guru honorer.

Menurutnya, yang menjadi persoalan seleksi guru PPPK selama ini adalah buruknya koordinasi antara pusat dan daerah termasuk ketidaksamaan pandangan antara pemda dengan pemerintah pusat terkait mekanisme penggajian dan tunjangan bagi guru PPPK. 

“P2G khawatir PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 akan menjadi 'macan kertas' dalam implementasinya oleh pemda di daerah,” terang dia.

P2G mendesak pemda yang belum membuka formasi guru PPPK 2021 untuk membuka formasi 2022. Kebutuhan guru ASN mengajar di sekolah negeri sangat mendesak.

“Kita mengalami kekurangan 1.312.759 guru ASN di sekolah negeri sampai 2024. Darurat kekurangan guru ASN di sekolah negeri di depan mata. Oleh karena itu, solusi membuka formasi guru PPPK oleh pemda adalah solusi atas darurat kekurangan guru nasional meskipun jangka pendek,” jelas dia.

P2G mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus untuk formasi guru pendidikan agama dan budi pekerti. Dia mengungkap, hingga 2022 ini pemerintah sebenarnya membutuhkan  242.000 guru agama berstatus ASN di sekolah negeri. 

Perinciannya, 125.000 guru Pendidikan Agama Islam, 57.000 guru Pendidikan Agama Kristen,  36.000 guru Pendidikan Agama Katolik,  13.000 guru Pendidikan Agama Hindu, 8.000 guru Pendidikan Agama Buddha, dan 1.000 guru Pendidikan Agama Khonghucu.