P2G Menilai Sekolah Jam 5 Pagi di NTT Tanpa Kajian Akademis

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai kebijakan Pemprov NTT soal masuk sekolah jam 5 pagi bagi siswa SMA/SMK sederajat tidak melalui kajian akademis terlebih dulu.

Selain itu, publik tidak diberikan penjelasan logis tentang dasar pijakan Pemprov NTT yang diipimpin Gubernur Viktor Laiskodat membuat kebijakan tersebut.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyebut andaipun ada, dokumen kajiannya tidak bisa diakses publik sehingga melanggar asas transparansi dan partisipasi publik.

"Seharusnya ada kajian secara filosofis, sosiologis, pedagogis, termasuk geografis, mengingat banyak sekolah di NTT yang jarak antara rumah siswa/guru dengan sekolah sangat jauh, bahkan ada yang lebih 5 kilometer. Dan berjalan kaki menuju sekolah," kata Satriwan Salim, Kamis (2/3).

Menurut dia, kebijakan itu juga tidak berkorelasi dengan capaian kualitas pendidikan di NTT yang masih menyisakan banyak masalah.

Persoalan itu meliputi posisi NTT menjadi provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi sebesar 37,8 persen (Kemenkes, 2021); IPM NTT 65,28 peringkat ke-32 dari 34 provinsi (BPS, 2021).

Lalu, masih banyak kelas-kelas di sekolah dalam kondisi rusak 47.832 kelas (NPD Kemendikbudristek 2021); 66 persen SD belum dan berakreditasi C, 61 persen SMP belum dan berakreditasi C, 56 persen SMK belum dan berakreditasi C; Ribuan guru honorer di NTT diberi upah jauh di bawah UMK/UMP berkisar ant?ara 200 ribu - 750 ribu perbulan.

Satriwan menyebut kondisi di atas menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara masuk sekolah pukul 05.00 WITA dengan upaya peningkatan IPM, menurunkan stunting, memperbaiki bangunan ruang kelas/sekolah, memperbaiki akreditasi atau kualitas sekolah, dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.