P2G Sebut Menteri Tjahjo & Pak Bima Tak Bijak, Nih Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan insan pendidikan.
Menurutnya, beberapa pernyataan terkait penghentian rekrutmen guru CPNS dan masalah kesejahteraan PNS telah menyakiti para guru dan keluarganya.
Tudingan Satriwan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
"Kami berharap agar kepala BKN maupun MenPAN-RB jangan lagi membuat statement yang menyakiti para guru, calon guru di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan serta keluarga mereka," tutur Satriwan kepada JPNN.COM, Selasa (5/1).
Dia menegaskan, jejak digital tidak bisa dihapus. Menurutnya, pernyataan Kepala BKN Bima Haria Wibisana tentang rencana penghentian rekrutmen guru PNS mulai tahun ini dan hanya menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) telah menimbulkan kegaduhan.
"Ini kan pernyataan yang membuat publik resah, sangat tidak bijak. Itu ada di YouTube dan bisa dilihat seluruh rakyat," ucapnya.
Namun, Satriwan mengaku bersyukur karena P2G dan PGRI mendapatkan dukungan DPR RI serta DPD. "Coba kalau kami tidak protes keras, bisa saja keputusan ngawur itu berlanjut," sergahnya.
Satriwan juga menyoroti pernyataan Menteri Tjahjo soal gaji PNS mulai 2021 minimal Rp 9 juta yang ternyata dibantah oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Walakhir Tjahjo pun merevisi pernyatannya sendiri.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta pemerintah tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan insan pendidikan.
- Thony Mayor: Kami Pastikan Tahun 2025 OPD tidak Merekrut Honorer
- Ribuan Honorer Tak Lulus PPPK Bakal Unjuk Rasa, Ini Tuntutannya
- Inilah Beban Kerja Guru yang Akan Dialihkan kepada Kepsek
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengangkatan Honorer Dimulai? R1 Mendesak Optimalisasi PPPK Tahap 2, Sabar ya, Jangan Galau
- 3 Tuntutan Demo Honorer Senin terkait PPPK 2024 dan Jumlah Massa
- R1 Desak Masuk Optimalisasi PPPK Tahap 2, Jangan Hanya R2 dan R3