P4: Demokrat Tak Perlu Merasa Diserang

jpnn.com - JAKARTA - Langkah Panitia Pemberhentian Penyelenggara Pemilu (P4), gabungan dari LSM yang mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencabut SK anggota KPU, dinilai sebagai pembelajaran kepada lembaga negara yang melakukan pelanggaran. Aksi itu bukanlah sebagai tindakan penyerangan kepada SBY dan Partai Demokrat.

"Ini bukan langkah politik yang pro, atau menentang pemerintah. Jadi, presiden jangan merasa ini sebagai perlawanan, atau Demokrat merasa dalam konteksnya melawan. Gak ada," kata Direktur Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti, usai menyerahkan petisi pemberhentian anggota KPU di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10).

Menurut Ray, tindakan itu merupakan perjuangan menegakkan demokrasi dan pembelajaran buat lembaga negara lainnya. "Makanya harus didesak lewat DPR. Secara politik harus didorong, dan harus ada lembaga-lembaga formal yang mendorongnya," ucapnya.

Karena itu, kata Ray Rangkuti lagi, pencabutan SK anggota KPU lebih baik dilakukan daripada harus menunggu revisi UU No 22 tahun 2007 tentang KPU dan Perppu. "Akan merepotkan dan butuh waktu untuk mencocokkan lagi UU sebelumnya. Tak perlu ada Perppu, SK saja yang dicabut," pintanya.

Dipaparkan oleh Ray Rangkuti pula, pergantian anggota KPU sebaiknya dilakukan sebelum tahun 2009 berakhir. Alasannya, tahun 2010 KPU akan menghadapi momen-momen pemilihan kepala daerah (Pilkada). P4 juga menuntut anggota KPU diganti sebelum masa jabatannya berakhir tahun 2013. KPU dinilai gagal menyelenggarakan Pemilu, karena puluhan juta rakyat Indonesia tidak bisa menggunakan hak pilihnya akibat tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko, anggota Komisi II DPR RI, mengatakan bahwa KPU tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (F-PDIP) ini mengakui jika pihaknya merasa dirugikan. "Karena itu, saya meminta kepada rekan-rekan untuk mengkonsilidasikan ke fraksinya masing-masing, untuk menyatakan sikap," pinta Budiman pula. (awa/JPNN)