PA GMNI Dorong Etika Bernegara Berbasis Pancasila untuk Atasi Krisis Demokrasi

“Bung Karno menyatakan Pancasila sebagai bintang penuntun dalam bersikap berbangsa dan bernegara. Kita harus memutus akar-akar kejahatan seperti korupsi dan upaya mengurangi peran supremasi sipil,” jelas doktor lulusan Harvard University tersebut.

Sementara itu, Prof. Franz Magnis Suseno mengkritik kuatnya pengaruh oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia. “Para politisi tidak lagi melayani rakyat, tetapi mencari kesempatan untuk memperkaya diri,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dominasi dinasti dan orang-orang kaya di DPR, yang menurutnya telah menggeser orientasi ideologis partai politik.

Agus Widjojo mengatakan pentingnya loyalitas kepada konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara. “Jika presiden dihasilkan melalui pemilu yang konstitusional, maka presiden adalah perpanjangan tangan konstitusi yang harus dipatuhi. Namun, jika presiden menyimpang, loyalitas kita harus dikembalikan kepada konstitusi,” tegas mantan Gubernur Lemhanas tersebut.

Abdy Yuhana, Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI, mengingatkan tanpa etika bernegara Pancasila, bangsa Indonesia akan terus berjalan di tempat.

“Hal-hal strategis dan mendasar untuk kemajuan bangsa terhambat, sementara bangsa lain terus bergerak maju,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh visi negara serta keteladanan penyelenggara negara dalam menaati konstitusi dan menjunjung tinggi moral etika berbangsa dan bernegara. (tan/jpnn)