Pabrik Narkoba di Cipinang Tamparan untuk Presiden
![Pabrik Narkoba di Cipinang Tamparan untuk Presiden](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan, ditemukannya pabrik ekstasi dan sabu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur, adalah tamparan telak untuk presiden.
Karena, menurut dia, masyarakat akan semakin mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melakukan pemberantasan narkoba.
"Lapas tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, lembaga ini tidak lagi sesuai dengan peruntukannya. Bila selama ini publik meyakini bahwa lapas kerap dijadikan markas untuk mengendalikan bisnis narkoba, namun sekarang lebih parah lagi, lapas dijadikan tempat produksi narkoba," katanya, Rabu (7/8).
Dia mengatakan, selama ini masyarakat diyakinkan bahwa seolah Lapas telah diawasi dengan ketat dengan berbagai inspeksi mendadak yang dilakukan.
Namun, lanjut dia, berbagai fakta terungkap bahwa Lapas digunakan untuk berpesta narkoba, mengendalikan bisnis narkoba, bahkan kini digunakan untuk produksi narkoba.
"Hal ini menunjukkan bahwa persoalan narkoba di lapas sudah sistemik, bagaimana mungkin produksi sabu dan ekstasi di Lapas Cipinang hanya diketahu satu atau dua orang," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera, ini.
Ia memertanyakan, bagaimana mungkin bahan dan alat produksinya bisa masuk Lapas tanpa ada kontrol dari pihak Lapas. "Ini adalah bagian dari mafia hukum yang harus ditindak tegas," ungkapnya.
Dia menambahkan, bila memang presiden memiliki komitmen dalam pemberantasan narkoba maka harus segera mengambil langkah strategis.
JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan, ditemukannya pabrik ekstasi dan sabu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta
- Nikson Matuan Digiring ke Polda Papua, Brigjen Faizal: Setiap Simpatisan KKB Ditindak Tegas
- Menteri ESDM Bahlil Diminta Luruskan Penonaktifan Dirjen Migas
- Margarito: Dominus Litis di RKUHAP Ciptakan Kewenangan Berlebihan
- Bakul Budaya Rayakan Capgome di Kampus UI
- Belajar dari Jepang, Program MBG Perlu Kolaborasi Semua Pihak
- Advokat Pertanyakan Urgensi Hak Imunitas Jaksa: Lebih Baik Dihilangkan