PAD Melorot, Dewan: Bukan Berarti Kami dan Pemerintah Pasang Target Tinggi

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Djoko Mulyono menyebutkan, tidak tercapainya sektor pajak berimbas kepada program pemerintah daerah yang ditunda.

Termasuk program-program yang diusulkan melalui reses yang dilakukan anggota dewan. Namun demikian, ia menilai, kondisi ini harus disikapi arif dan bijaksana, mengingat penundaan program tersebut bukan disengaja.

"Apaakah kita bisa menerima? Tentu segala sesuatunya harus dikomunikasikan bersama dan ada data pendukung yang kuat. Tentunya kita juga akan dapat menerima asal secara teknis dan yuridis bisa diterima sesuai ketentuan," kata Djoko.

Dia juga mengaku akan sangat susah memberikan penjelasan kepada masyarakat akibat adanya rasionalisasi ini banyak program pembangunan yang ditunda. "Komisi IV saja misalnya beberapa posyandu yang dihold karena adanya defisit anggaran," tuturnya.

Rohaizat, anggota Komisi III DPRD Batam menilai semua pihak bisa menerima kondisi saat ini.Namun demikian ia berharap, program yang ditunda tahun ini bisa diusulkan kembali pada APBD murni 2018, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Batam bisa tetap terealisasi.

"Pembangunan halte bus transbatam misalnya, kita minta dianggarkan lagi tahun depan," sebutnya. (rng)