PADMA Indonesia dan Pokja MPM Soroti Kinerja Buruk Polda NTT

Menurut Guche, sejak tahun 2010 hingga sekarang dengan situasi darurat perdagangan orang, kinerja Polda NTT sama sekali tidak menunjukkan wajah penegakan hukum yang diharapkan masyarakat di tengah maraknya persoalan kemanusiaan dengan korban nyawa menjadi bukti nyata.
"NTT sudah darurat kemanusiaan. Penanganan TPPO yang kian berlarut-larut membuktikan peran Negara (Polda NTT) telah gagal dalam penegakan hukum. Jika hal ini terus dibiarkan, maka realita kemanusiaan di NTT menjadi penyakit menular yang sulit dihapuskan,” tandas Guche.
Merespons hal ini, Desmond Mahesa dan beberapa anggota Dewan yang hadir berkomitmen untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di tingkat Dewan dalam waktu dekat. Selanjutnya, Komisi III DPR RI akan berkoordinasi dengan pihak Bareskrim dan Mabes Polri untuk segera menindaklanjuti kepada pihak Polda NTT.
“Dalam waktu dekat kami akan menggelar RDP untuk mengakomodir hal ini. Upaya lain yang akan dilakukan oleh Komisi III DPR RI yakni turun langsung ke lapangan (NTT),” kata politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Untuk diketahui, dalam rapat resmi tersebut, tidak dihadiri oleh anggota Dewan khususnya dari daerah Pemilihan NTT yang ada di komisi III DPR RI.(fri/jpnn)
JAKARTA - Tim Pelayanan Advokasi untuk Perdamaian dan Keadilan (Padma) Indonesia dan Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM) kembali
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Purnawirawan TNI Usul Wapres Dicopot, Pengamat: Mungkin Mereka Dengar Suara Rakyat
- Amnesty International: Praktik Otoriter dan Pelanggaran HAM Menguat di Indonesia
- Jadi Ketua Pepadi Kabupaten Bandung, Ahmad Najib Siap Lakukan Inovasi Seni Pedalangan
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Dukung Pendirian Universitas Sunan Gresik
- Dedi: Pelajar Bermasalah yang Dikirim ke Barak Militer Bukan Buat Dilatih Perang
- BG Minta Aparat Penegak Hukum Tindak Tegas Ormas Bermodus Premanisme