Pagar Kantor Gubernur Rubuh Digoyang Buruh

Ada pun tuntutan buruh yakni, menolak kebijakan dan praktik eksploitasi buruh termasuk anak-anak dan perempuan, menolak kebijakan dan praktik upah murah, meratifikasi konvensi ILO tentang buruh perkebunan, naikkan UMP Sumut 2014 menjadi Rp2,5 juta.

Dari pantauan wartawan di lapangan, tampak seratusan masa aksi yang dibentengi oleh pihak kepolisian berhasil merobohkan pagar masuk kantor Gubernur Sumut dan bergoyang ria dalam alunan musik dari pengeras suara sembari berorasi.

Namun dalam aksi tersebut tidak terpicu oleh aparat keamanan. Situasi yang mulai memanas akhirnya dapat diredakan aparat kepolisian. Meskipun pintu besi pagar masuk kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara roboh, namun tidak terjadi bentrokan.

Sementara itu, buruh juga berunjuk rasa di sela pertemuan dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam Rounstable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Hotel Santika Medan, Selasa (12/11)

Massa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Serbundo) di depan Hotel Santika Medan meminta pertemuan sidang RSPO agar membentuk kelompok kerja perburuhan di RSPO dan menjamin keterwakilan buruh dalam kelompok kerja dalam menjamin keadilan, transparansi dan keseimbangan dalam mekanisme pengaduan RSPO.

"Kami meminta buruh dan masyarakat sekitar dilibatkan dalam sertifikasi RSPO. Mencabut sertifikat RSPO bagi perkebunan yang melanggar hak-hak buruh, petani dam masyarakat sekitar," kata Koordinator Aksi, Herwin Nasution.

Selain itu, para pengunjuk rasa meminta RSPO mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO memberikan upah yang layah bagi buruh mereka. Perusahaan perkebunan anggota RSPO agar tidak memberlakukan outsorsing, buruh harian lepas, buruh borongan, buruh kontrak, dalam pekerjaan pemanen, penyemprot, pemupuk, perawatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan zat kimia dan yang tentan dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

"Selama ini pihak perusahaan mengalang-halangi buruh perusahaan perkebunan dalam berserikat. Untuk itu, dalam pertemuan RSPO ini maminta agar setiap perusahaan perkebunan tidak menghalang-halangi dalam kebebasan berserikat," tambahnya. (rud/mag-5/sam/jpnn)