Pagar Laut Merugikan Rakyat, Pemerintahan Era Jokowi Harus Bertanggung Jawab
Jumat, 24 Januari 2025 – 08:09 WIB
"Hukum, yang mestinya menjadi tameng bagi rakyat kecil, jangan sampai berubah menjadi alat pembenaran bagi pelanggaran struktural yang menghancurkan masa depan masyarakat pesisir," lanjut Efatha.
Efatha mendesak agar pemerintah bertanggung jawab penuh atas kebijakan ini dan memastikan adanya evaluasi menyeluruh terhadap penerbitan HGB di kawasan pesisir.
"Negara tidak boleh tunduk pada kepentingan korporasi. Pemerintahan era Jokowi harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mencederai masyarakat kecil dan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkasnya.(mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Founder Malleum Institue menyatakan penerbitan HGB di wilayah pagar laut bentuk distorsi kebijakan yang merugikan rakyat. Sentil pemerintahan era Jokowi.
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Kenny Kurnia Putra
BERITA TERKAIT
- Pagar Laut Bagian PSN, tetapi Bukan Terbuat dari Bambu di Laut PIK 2
- Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya
- Busuk Mulia
- Masyarakat Pesisir Nusantara Minta Jokowi Bertanggung Jawab atas Kisruh HGB Pagar Laut
- Heboh Pagar Laut Tangerang, Politikus PKS: Yang di Bekasi Lebih Parah
- Legislator NasDem Anggap Pernyataan Trenggono Soal Pagar Laut Makin Merunyamkan Masalah