Pajak Angkutan Umum Dikembalikan

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Kemenhub Bambang S Ervan menjelaskan, pemberian kompensasi oleh pemerintah akan diarahkan pada biaya-biaya operasional yang dianggap cukup memberatkan para pengusaha angkutan umum. Sebut saja biaya pajak BPKB, biaya uji KIR, biaya retribusi di terminal, dan BBM. "Sejauh ini belum ada keputusannya, Kemhub bersama Organda dan sejumlah instansi yang terkait masih mencari formula yang tepat," tambahnya.

Menurut Bambang, sejauh ini kesulitan yang ditemui lebih pada mekanisme pemberian kompensasi bagi angkutan perkotaan, dimana banyak yang tidak berbadan hukum dan milik pribadi. "Kita tidak mau mengulang kejadian pada 2005, dimana saat itu pemerintah pernah mengucurkan bantuan pinjaman untuk spare part bagi angkutan perkotaan, namun karena mereka banyak yang tidak berbadan hukum sehingga tidak jelas pertanggungjawabannya," jelas Bambang. (wir)