Pajak BBM Dipatok Lima Persen

"Ya (untuk membatalkan perda). Tapi, kenyataannya, walaupun perda sudah dibuat, itu belum diimplementasikan," kilahnya.

Selain itu, langkah pemerintah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak dibebani harga BBM yang tinggi akibat penerapan tarif PBBKB dalam batas atas.

Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tercantum bahwa pemerintah dapat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan dalam perda dengan perpres. Selain itu, tercantum bahwa penetapan tarif dan mekanisme penentuan harga bahan bakar kendaraan bermotor oleh pemerintah dilakukan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.

Hal itu diatur mengingat bahan bakar kendaraan bermotor merupakan barang strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur itu hingga September 2012.

Namun, pemerintah masih mengkaji lagi bagaimana langkah terbaik dalam pengaturan besaran pungutan PBBKB pasca 2012. "Tadi dibicarakan, pertama, pentingnya perpres tersebut dan, kedua, mengkaji bagaimana yang terbaik pasca 2012," jelasnya. (wir/c4/kim)