Pajak Menyangkut Kepentingan Nasional, Misbakhun Harapkan Jokowi Pilih Menteri Loyal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun menyatakan, salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah adalah realisasi penerimaan pajak yang tak mencapai target. Menurutnya, pajak merupakan hal serius karena terkait kepentingan nasional sehingga harus ditangani dengan sungguh-sungguh.

“Ada permasalahan sangat serius terhadap penerimaan pajak kita. Dan ini (pajak, red) adalah national interest kita,” ujar Misbakhun dalam diskusi bertema Plus Minus Paket Menteri Ekonomi di Kabinet Jokowi di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/07).

BACA JUGA: Sekali Lagi, Warning Misbakhun kepada Sri Mulyani demi Kehormatan Jokowi

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, hal penting dalam persoalan pajak adalah tax ratio. Hanya saja, kata Misbakhun, angka tax ratio masih simpang siur.

Legislator yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu lantas membeberkan hitungannya soal tax ratio. Misbakhun memerinci, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018  mencapai Rp 14.837,4 triliun.

Adapun penerimaan pajak tahun lalu di angka Rp 1.315 ,9 triliun. Dengan demikian, katanya, angka tax ratio di kisaran 8,8 persen.

Namun jika merujuk angka total penerimaan perpajakan mencakup pajak dan cukai yang mencapai Rp 1.521,4 triliun pada 2018, kata Misbakhun, maka angka tax ratio di kisaran 10,25 persen. “Saat ini angkanya di kisaran 10,3 persen, tetapi selisih satu persen pun angkanya tetap triliunan,” paparnya.

BACA JUGA: Misbakhun Kritisi Sri Mulyani soal Pajak Lagi