Pak Ahok, Dengar Nih Saran Wanita Emas Soal Ketua RT/RW

jpnn.com - JAKARTA - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Hasnaeni menilai, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa secara dadakan mengharuskan ketua RT/RW melaporkan kegiatan warga lewat aplikasi online Qlue. Pasalanya, penggunaan teknologi aplikasi digital adalah hal baru bagi mereka. 

Menurut dia, Ahok perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Bukan malah langsung memotong biaya operasional para ketua RT/RW kalau tidak memberi laporan dengan sistem yang disebut sebagai wadah untuk menampung keluhan warga tersebut. "Menurut saya perlu diadakan pelatihan serta training," ujar Hasnaeni, Senin (30/5).

Menurut perempuan yang lebih akrab disapa wanita emas ini, pelatihan penggunaan aplikasi sangat penting. Sehingga para ketua RT/RW tidak kaget dengan hal baru. Karena belum tentu semua pihak dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Mengingat di Jakarta setidaknya terdapat 33 ribu ketua RT. 

"Seperti halnya kita, kalau menempati atau menggunakan sesuatu yang baru, kan harus adaptasi terlebih dahulu," ujarnya.

Wanita emas menilai, kalau dipaksakan penggunaannya secara tiba-tiba, wajar saja ada penolakan-penolakan. Apalagi kemudian ada kebijakan yang berkaitan dengan tunjangan operasional para pengurus RT/RW.

Pemprov DKI sebelumnya mengubah sistem pemberian biaya operasional ketua RT/RW, lewat SK Gubernur No. 903 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT/RW.

Kebijakan yang baru mewajibkan ketua RT/RW melpor setiap hari melalui aplikasi Qlue. Berbeda dengan sebelumnya, pelaporan dilakukan secara konvensional.

Perbedaan lain, sebelumnya ketua RT memperoleh tunjangan Rp 975 ribu per bulan dan ketua RW Rp 1,2 juta/bulan. Namun dengan sistem ini maka nantinya mereka memperoleh Rp 10 ribu untuk setiap laporan yang diberikan.