Pak Amien Minta Asman Keluar dari Kabinet, Begini Kata Ketua PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tidak mempersoalkan jika Partai Amanat Nasional (PAN) ingin menarik diri dari koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Kalau itu bukan masalah PDIP, itu masalah PAN,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andreas Hugo Pareira di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7).

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Asman Abnur mundur dari jabatan. Jika tidak, Asman akan dipecat dari PAN. Amien tidak ingin PAN terkesan mengemis ingin berkoalisi dengan pemerintah.

Menurut Andreas, PDI Perjuangan sudah pernah mengajak PAN bergabung mengusung Jokowi-JK. Namun, PAN sendiri yang memisahkan diri dan memilih berada di luar mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Kemudian, ada dinamika dalam PAN sendiri bahwa ada yang minta menarik. Nah itu bukan masalah PDI Perjuangan, tapi itu masalah PAN,” tegasnya.

Dia mengatakan, dalam konteks sekarang sebenarnya PAN yang terkesan ingin memisahkan diri dengan pemerintah. Menurut dia, PAN yang memutuskan untuk tidak terlibat dalam pengambilan keputusan mendukung usulan pemerintah di Undang-Undang Pemilu. “Di dalam musyawarah mufakat ada take and give. Tapi, ya harus proporsional. Istilahnya kalau memberi sedikit, nuntutnya jangan terlalu banyak,” katanya.

PDI Perjuangan berharap proses pemerintahan bisa berjalan stabil dengan atau tanpa PAN. Partai berlambang banteng moncong putih ini tidak terganggu dengan ada atau tidaknya PAN di koalisi dan kabinet. “Dengan atau tanpa PAN pemerintahan harus berjalan,” tegasnya.

Lebih lanjut Andreas juga menyatakan bahwa tidak diundangnya PAN dalam pertemuan fraksi pendukung pemerintah di DPR dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, bukan urusan partainya. Menurut Andreas, itu merupakan acara Istana. Sehingga Istana yang menentukan mau mengundang siapa pun. “Itu bukan urusan partai. Itu undangan presiden,” kata anggota Komisi I DPR itu. (boy/jpnn)