Pak Anies Baswedan Pekerja yang Baik, tetapi Tetap Memerlukan Pemerintah Pusat

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat meningkatkan koordinasi.

Permintaan dikemukakan anggota Komisi IX DPR itu, setelah menyadari koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI tak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat jelas dalam polemik rencana penerapan kembali kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

"Awalnya, saya menduga kebijakan Anies sudah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Makanya saya mengapresiasi dan meminta agar tingkat kedisiplinan ditegakkan lebih tegas. Belakangan, Presiden Jokowi malah menafsirkan PSBB itu diberlakukan pada skala RT/RW," ujar Saleh di Jakarta, Sabtu (12/9).

Selain presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kata Saleh, juga menganggap penerapan kebijakan PSBB sebagai kebijakan mendadak. Dikhawatirkan akan berimplikasi pada kehidupan ekonomi akan besar.

"Ini berarti belum ada koordinasi dan konsultasi ketika kebijakan itu diambil. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan DKI harus ditingkatkan," ucapnya.

Saleh kemudian mengingatkan, DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi, serta episentrum roda ekonomi nasional.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional sepatutnya dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan pemerintah pusat.

"Masyarakat juga tentunya berharap agar setiap kebijakan yang diambil didasarkan kajian yang matang. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan harus rutin dan reguler dilakukan," ucapnya.