Pak Anies Harus Ingat, Penghentian KRL Juga Bisa Mengancam Nyawa Pekerja

Yayat mengatakan sejumlah syarat perlu disiapkan pemda jika tetap ngotot menghentikan KRL. Pertama, dia mempertanyakan sejauh mana pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki data para pekerja dari 8 sektor yang masih dibolehkan untuk bekerja selama kebijakan PSBB berlangsung.

Data tersebut nantinya untuk memetakan stasiun mana yang paling banyak dituju oleh para pekerja. Kemudian Pemda bisa berkoordinasi dengan para pengusaha untuk mencari alternatif akomodasi bagi para pekerja tersebut.

"Misalnya akomodasi diganti tapi oleh perusahaan atau pemda, kalau dibebankan ke karyawan, ya susah mereka. Atau bisa wisma-wisma milik pemerintah yang di Jakarta dikerjasamakan untuk jadi tempat tinggal karyawan sementara, jadi mereka tidak pulang," ujarnya.

Selain 8 sektor tersebut, pemerintah termasuk Pemda DKI Juga harus menyiapkan paket bantuan untuk perusahan-perusahaan yang dipaksa karyawannya untuk tidak bekerja. kebijakan penggantian bagi para pekerja harian berupa kebutuhan dasar juga harus terpenuhi terlebih dahulu.

Pemprov DKI dan Pemda juga harus memperhatikan nasib KRL terkait kerugian mereka. "Apa mau Pemprov DKI dan Pemda lainnya iuran untuk mengganti kerugian KRL, ada karyawan mereka juga yang harus di kasih makan," ujarnya.

Yayat menambahkan persoalan penghentian operasional KRL juga akan menemui banyak kendala lainnya. Ia mengingatkan Jakarta merupakan antung pusat jasa keuangan nasional.

Hampir semua kantor- kantor pusat itu ada di Jakarta dimana karyawannya bisa dipastikan ada yang tinggal di luar Jakarta. Banyak daerah di Indonesia masih melakukan aktivitas dan membutuhkan koordinasi dengan kantor pusat mereka di Jakarta.

"Ada yang ngg bisa dikerjakan dari rumah dan butuh keberadaan fisik di kantor," ujarnya.