Pak Buwas, Tolong Ambil Alih Kasus Penyelundupan Miras
“Ada dugaan kasus ini belum diproses karena banyak pejabat negara yang terlibat dalam kasus ini. Bisa jadi ada intervensi dari politikus atau pejebat di luar Bea Cukai yang melakukan intervensi politik agar kasus ini tidak sampai ke pengadilan,” katanya.
Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) itu meyakini kerugian negara dalam kasus penyelundupan miras bukan lagi sekedar potensi. Hal itu bisa merujuk pada perbedaan angka ekspor miras dari negara asal dengan jumlah impor di Indonesia.
“Jadi memang harus ada kecurigaan bahwa penyuludupan bukan hanya satu kali, tapi sepertinya lebih sering. Hal ini bisa dilihat dari indikasi minimnya penerimaan dari Bea dan Cukai,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada Oktober tahun lalu Bea Cukai menggelar operasi di tiga titik setelah mendapatkan informasi tentang miras bermerek Jack Daniels dari Pekanbaru, Riau yang akan dibawa ke Pulau Jawa. Dari razia di Palembang, Lampung dan Merak, aparat Bea Cukai mengamankan 37 truk pengangkut miras golongan C itu.
Tangkapan itu bahkan sudah dibawa ke kantor pusat Ditjen Bea Cukai di Rawamangun. Namun, hingga kini kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 52 miliar itu tak jelas penanganannya.
Merujuk pada pemberitaan sebuah majalah berita mingguan, ada keterlibatan pejabat Bea Cukai sehingga kasus itu tak jelas lagi tindak lanjutnya. Pejabat itu dikenal luas oleh para importitr miras.(ara/jpnn)
JAKARTA - Aktivis anti-korupsi, Uchok Sky Khadafi mendesak Bareskrim Polri menangani kasus penangkapan 37 truk berisi minuman keras oleh Direktorat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan