Pak De Karwo Pastikan Dolly Tutup Sesuai Jadwal

jpnn.com - SURABAYA – Gelombang penolakan dari mucikari dan sebagian PSK di lokalisasi Dolly tak menyurutkan langkah pemerintah untuk tetap menutup tempat hiburan esek-esek itu. Gubernur Jawa Timur Soekarwo yakin bahwa penutupan lokalisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana pada 19 Juni.

Pejabat dua periode itu menuturkan tetap memberikan support penuh kepada Pemkot Surabaya yang berdiri paling depan dalam penutupan tersebut. Dia memastikan bahwa penolakan dari para mucikari dan pekerja seks komersial (PSK) disikapi segera. Salah satunya dengan terus-menerus menjalin komunikasi dengan mereka.

”Kalau menolak, ya dilakukan pendekatan. Kami tetap dukung (penutupan Dolly),” ungkap dia setelah upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Negara Grahadi, Selasa (20/5).

Soal teknis penutupan itu memang diserahkan sepenuhnya kepada Pemkot Surabaya. Dia yakin bahwa Wali Kota Tri Rismaharini cukup mampu mengurusi penutupan itu. Apalagi, sudah terjalin kerja sama yang bagus dengan forum pimpinan daerah (forpimda) yang terdiri atas wali kota, Kapolrestabes Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, pimpinan Komando Resort Militer (Korem) Bhaskara Jaya, Kajari Surabaya, Kajari Tanjung Perak, ketua pengadilan negeri, dan ketua DPRD. ”Serahkan ke bu wali. Kan ada forpimda juga,” imbuh gubernur yang dikenal dengan panggilan Pak De Karwo itu.

Yang jelas, penutupan lokalisasi yang pernah menyandang sebagai kompleks prostitusi terbesar se-Asia Tenggara itu harus segera diwujudkan. Sebab, penutupan tersebut akan menjadi langkah besar untuk menyelamatkan para PSK yang terjerat utang.

”Gimana mau lepas kalau tetap jadi PSK? Harus ada solusi hidup untuk hari depan,” tegasnya.

Sejauh ini, Pemprov Jatim masih menunggu data mucikari yang sedang diverifikasi Pemkot Surabaya. Data yang diperlukan itu berupa identitas kartu tanda penduduk (KTP) milik mucikari. Berbekal KTP tersebut, pemprov akan memberikan semacam bantuan dana untuk para mucikari melalui program keluarga rentan sosial. Dana yang bakal dikucurkan sekitar Rp 5 juta untuk tiap mucikari. (aph/c11/end)