Pak Dirjen Sekolahkan 2 Anak di AS dan Beli Lahan Rp 1 M untuk Makam Istri
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub) A Tonny Budiono, Rabu (23/8) malam. Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub itu diduga menerima suap.
Kabar tentang penangkapan Tonny oleh KPK juga mengejutkan tetangganya di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Di kompleks perumahan itu, Tonny tinggal di blok B 1-2.
Salah satu tetangga Tonny yang bernama Andre (54) menuturkan, pejabat kelahiran Pekalongan, 13 Juli tahun 1958 itu pernah membuat warga di kompleks tersebut terheran-heran. Sebab, Tonny membeli tanah untuk pemakaman di San Diego Hills, Karawan sekitar Rp 1 miliar.
"Kaget juga dia beli tanah Rp 1 miliar untuk pemakaman di sana, uang dari mana? Kan hanya seorang dirjen," kata Andre.
Pak Dirjen Tangkapan KPK Dikenal Rendah Hati, Naik Bajaj pun Tak Gengsi
Tangkap Dirjen Hubla, KPK Ungkap Modus Baru Pemberian Suap
Lebih lanjut Andre mengatakan, Tonny juga menyekolahkan dua putra dan putrinya di Amerika Serikat. "Dua anaknya kuliah di Amerika, anaknya cowok dan cewek," sambung dia.
Andre yang juga anak pensiunan pejabat di Direktorat Perhubungan Laut itu mengaku paham soal besaran gaji dari seorang dirjen di Kemenhub. Karena itu, katanya, sangat janggal bila Tonny bisa menguliahkan dua anaknya di AS dan membeli lahan pemakaman untuk istrinya di San Diego Hills.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub) A Tonny Budiono, Rabu (23/8) malam. Dirjen Perhubungan
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut
- Komisi III DPR Pilih 5 Pimpinan KPK 2024-2029, Setyo Budiyanto Jadi Ketua
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting