Pak Dirut Memastikan PNS dan PPPK Tidak Terkena PHK
![Pak Dirut Memastikan PNS dan PPPK Tidak Terkena PHK](https://cloud.jpnn.com/photo/ilustrasi/normal/2022/08/15/wartawan-foto-ricardojpnncom-sqno2-sg30.jpg)
jpnn.com - JAKARTA – Kabar mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai TVRI di daerah mendapat sorotan dari masyarakat.
Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Iman Brotoseno memastikan PHK hanya dilakukan kepada wartawannya yang berstatus kontributor.
Dia menegaskan bahwa PHK tidak menyasar karyawannya yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik yang pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Mana bisa ASN di-PHK? Yang ada, pemakaian jasa kontributor di TVRI Daerah disetop dulu," kata Iman dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/2), menanggapi isu adanya PHK kepada ASN TVRI.
Imam juga memastikan kebijakan pemberhentian pemakaian jasa kontributor tersebut merupakan kebijakan TVRI Daerah, bukan LPP TVRI atau TVRI Pusat.
Selain itu, dia menjelaskan bahwa kontributor merupakan honorer atau pekerja lepas yang baru dibayar menggunakan anggaran TVRI Daerah bila berita hasil produksi mereka ditayangkan.
"Kontributor bukan PPNPN atau pegawai pendukung non-pegawai negeri, bukan juga ASN, makanya tergantung daerah untuk mengurangi kontributor atau tetap memakai sebagian," tuturnya.
Dia menjelaskan bahwa tidak ada kru produksi TVRI yang di-PHK. Akan tetapi, lanjut dia, beberapa satpam, petugas kebersihan, dan pengemudi, yang merupakan pekerja alih daya atau outsource terdampak PHK.
Berikut penjelasan Pak Dirut bahwa pegawai yang terkena PHK bukan ASN berstatus PNS maupun PPPK.
- 5 Kebijakan Ini Bisa Menyelamatkan Guru Honorer dari PHK, Semua Diangkat PPPK
- Kepala BKN: Honorer dalam Database Tak Boleh Diberhentikan
- 5 Berita Terpopuler: Terungkap, Pemda Mulai PHK Honorer, Ada Sistem Baru yang Segera Diterapkan BKN
- Info Penting untuk Honorer Database BKN, Kerja Kurang 2 Tahun Disodori Pilihan
- Ide Pejabat Negara agar Seluruh Honorer Bisa jadi PPPK Penuh Waktu
- Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran, Hak PPPK & CPNS Tetap jadi Prioritas