Pak Eko Meradang, Tantang Kepala BKN Sebut Pemda yang Minta Data Honorer K2 Dihapus

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana bahwa banyak pemda meminta data honorer K2 dihapus dinilai tidak berdasar. 

Menurut Ketua Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) seluruh Indonesia Eko Mardiono, pernyataan tersebut tidak sesuai realita di lapangan.

"Ngomong apa sih ini Pak Bima? Suka sekali mengeluarkan statement yang meresahkan honorer K2," kata Eko kepada JPNN.com, Kamis (8/7).

Dia menegaskan, tidak akan mungkin Pemda meminta BKN menghapus data honorer K2 dalam database.

Selama ini, Pemda memiliki ketergantungan terhadap honorer K2 karena belasan hingga puluhan tahun dipekerjakan mengerjakan tugas PNS tetapi gajinya sangat rendah.

"Pemda mana yang Pak Bima maksud mau menghapus honorer K2? Sebutkan konkret biar jelas. Jangan lempar batu sembunyi tangan," tegasnya.

Eko yang tenaga kependidikan salah satu SMP di Surabaya ini mengungkapkan, pernyataan Bima membuat seluruh honorer K2 marah.

Jika memang dihapus, mengapa diadakan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang salah satu pesertanya honorer K2.