Pak Gubernur, Tolong Pikirkan Hajat Hidup Masyarakat Batam

jpnn.com, BATAM - Gubernur Kepri Nurdin Basirun resmi setop operasional angkutan online di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Langkah tersebut pun sangat disesalkan berbagai pihak. Mereka menganggap pemerintah provinsi (pemprov) Kepri sudah sesuai peraturan, namun dari sisi humanis, kebijakan ini dianggap akan menyengsarakan rakyat.

"Secara peraturan, apa yang dilakukan Gubernur sudah benar. Namun dari efektivitasnya terhadap rakyat, kebijakan ini sangat tidak bijak," ungkap akademisi asal Universitas Putera Batam yang juga pengamat ekonomi Batam, Gita Indrawan, Kamis (28/9).

Setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah harus memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Jangan hanya melihat dari segi peraturan saja, tapi juga harus menitikberatkan pada kepentingan rakyat.

"Banyak masyarakat yang tertolong dengan kehadiran taksi online karena juga banyak memberikan lapangan pekerjaan," tegasnya.

Di saat situasi ekonomi lesu dan banyaknya pengangguran, kehadiran jasa taksi online merupakan angin segar yang mampu memberikan mata pencaharian baru.

"Pemerintah jangan kaku lah, ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau pusing cari solusi, undang stakeholder dan akademisi untuk berdiskusi," ungkapnya.

Gita mengerti bahwa regulasi mengenai taksi online ini masih menjadi perdebatan di tingkat Kementerian Perhubungan sehingga berimbas ke daerah.