Pak Hendro Ajak Masyarakat Lebih Getol Perangi Isu SARA

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono menyatakan, partainya akan lebih getol menghadapi maraknya isu bernuansa suku, agama, ras, antargolongan (SARA), radikalisme dan anarkisme yang mengancam Pancasila. PKPI yang sudah memastikan diri akan mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2019 bakal mengajak masyarakat untuk aktif memerangi isu SARA.

Menurut Hendro, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa yang telah final kemungkinan akan terus dipersoalkan oleh segelintir masyarakat. Mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menegaskan, ada kelompok yang berupaya menyesatkan rakyat agar meninggalkan Pancasila.

"Beberapa elite masyarakat dengan menggunakan kekuatan massa berusaha menyesatkan rakyat yang primordial dan paternalistik ini kepada ideologi lain. Apalagi sejak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali, belum pernah dilakukan uji materi terhadap filsafat bangsa (Pancasila, red),” ujar Hendro saat memberi pemaparan 'Perkembangan Keadaan Strategis Serta Kemungkinan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024', di Gedung Wijayakusuma, Cipayung, Jakarta, Jumat (29/12). 

Karena itu, PKPI juga mengusulkan agar Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) bentukan Presiden Joko Widodo diberi fungsi melakukan uji materi atas empat kali amendemen UUD 1945. Yakni untuk menguji UUD hasil amendemen terhadap Pancasila.

"Kebebasan yang berdasarkan prinsip individualisme keras, telah demikian merasuk ke dalam kehidupan kebangsaan, sehingga terjadi pelanggaran hak asasi oleh manusia terhadap manusia Indonesia yang lain," ucapnya.

Lebih lanjut mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu memaparkan, kebebasan tanpa batas yang melanda Indonesia sejak reformasi 1998 mengakibatkan oligarki berkembang lebih cepat ketimbang pertumbuhan demokrasi yang sehat. Menurutnya, para elite politik berlomba membangun konstruksi sosial yang sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

"Kemudian, mengakibatkan pemolitikan agama untuk keperluan non-agama. Ancaman kampanye hitam dan pelaksanaan demokrasi yang tidak sehat, membuat membesarnya potensi perpecahan dan konflik horizontal," katanya.(gir/jpnn)