Pak Hendro Jadi Pangeran di Kerajaan Banjar
jpnn.com - JAKARTA – Abdullah Makhmud Hendropriyono mendapat gelar prestisius dari Kesultanan Banjar.
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dianugerahi gelar Pangeran Harya dalam Musyawarah Dewan Mahkota Kesultanan Banjar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (12/10) kemarin.
Gelar Pangeran Harya tak diberikan pada sosok sembarangan. Itu merupakan gelar tertinggi yang diberikan pada figur yang mendarmabaktikan diri pada negara, termasuk Banua (Kalimantan).
"Pak Hendropriyono memang kerabat kesultanan Banjar. Beliau adalah keturunan dari Datuk Raden Tumenggung Soeria Koesuma Ronggo di Banjarmasin. Raden Tumenggung Soeria Koesuma Ronggo adalah pembesar zaman kerajaan dulu," terang Sultan Khairul Saleh, Kamis (13/10).
Dia menambahkan, gelar itu diberikan sebagai pengakuan terhadap kontribusi dan jasa Hendropriyono untuk negara.
Selain itu, sebagai pemuka masyarakat, Hendropriyono juga memiliki peran menonjol menjaga kerukunan. Pria 71 tahun itu juga memberikan perhatian besar pada kebudayaan tanah air.
"Kami dari Kesultanan Banjar sangat bangga dengan kiprah AM Hendropriyono. Bagaimana beliau berkiprah di pemerintahan dan pikiran-pikirannya dalam merawat keindonesiaan, merawat persatuan bangsa, itu sangat menonjol,” ujar Khairul.
“Sehingga Musyawarah Dewan Mahkota Kesultanan Banjar dengan suara bulat memutuskan memberikan gelar Pangeran Harya, gelar kehormatan tertinggi," tambah Khairul.
JAKARTA – Abdullah Makhmud Hendropriyono mendapat gelar prestisius dari Kesultanan Banjar. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu dianugerahi
- Perbedaan Data Kerugian Lingkungan Kasus Korupsi Timah Sorot Perhatian di Persidangan
- Mobil Sukarelawan Andika-Hendi Tabrak Pohon di Semarang, 2 Orang Masuk RS
- Kecelakaan di Tol Cipularang, Sopir Truk Trailer Tersangka
- Sikap Ahli di Sidang Kasus Timah Tidak Etis, Perhitungan Kerugian Negara Diragukan
- Rayakan HUT ke-24, Epson Berkomitmen Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Indonesia
- Ahmad Muzani Ingatkan Warga Jaga Persatuan & Kesatuan Menjelang Pilkada 2024