Pak Jaksa, Please Jangan Takut Menuntut Bebas Ahok
jpnn.com, JAKARTA - Anggota tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama, I Wayan Sudirta meyakini kliennya yak bersalah dalam perkara penodaan agama yang kini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Karenanya, tim penasihat hukum Ahok -panggilan akrab Basuki- meminta jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar membebaskan Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu dari segala dakwaan.
Sudirta mengatakan, tidak ada larangan bagi jaksa untuk menuntut bebas seorang terdakwa. "Ketika KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, red) dibuat tidak melarang menuntut bebas," kata Sudirta Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).
Hal senada disampaikan Humphrey Djemat yang juga merupakan penasihat hukum Ahok. Menurut pengacara kondang itu, JPU harus menuntut bebas Ahok.
Humphrey menyatakan, jaksa tidak perlu malu atau gengsi jika harus menuntut bebas seorang terdakwa. Karena dalam proses persidangan Ahok tidak terbukti melakukan dugaan penodaan agama, katanya, maka jaksa mesti berani menuntut bebas.
"Di pengadilan mencari kebenaran. Kalau tidak ditemukan bukti materiil ya tuntut bebas," ucap Humphrey.
Ahok telah menjalani 17 kali persidangan. Pada persidangan Selasa (4/4), Ahok telah menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Rencananya, jaksa akan membacakan tuntutan pada 11 April mendatang.(gil/jpnn)
Anggota tim penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama, I Wayan Sudirta meyakini kliennya yak bersalah dalam perkara penodaan agama yang kini disidangkan
Redaktur & Reporter : Gilang Sonar
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Mengkaji Wacana Wadah Tunggal KPK Dalam Pemberantasan Korupsi
- Quo Vadis Putusan MK Soal Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan & Kredibilitas Bidang Militer
- Wayan Sudirta Soroti Sejumlah Persoalan di Institusi Polri Termasuk Kasus Penembakan Anggota Paskibraka di Semarang
- Melawan Kriminalisasi Berbau Politik di Pilkada 2024