Pak JK Tak Sependapat dengan KPK

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak ada yang salah dari syarat membayar iuran Rp 1 miliar bagi setiap kader Golkar yang ingin bertarung di pemilihan ketua umum. Dia tidak memandang kebijakan itu sebagai bentuk politik uang.

"Ya bukan mahar sebenarnya. Ini kan sumbangan untuk panitia," ujar JK usai membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5).

Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, kewajiban iuran bagi calon ketua umum tidak perlu diperdebatkan berlebihan. Pasalnya, itu hanya bentuk partisipasi calon dalam kepanitian Munaslub. 

Yang terpentin, lanjut dia, iuran diberikan secara sukarela dan asal usulnya jelas. "Ya, bahwa semua gotong royong untuk membantu panitia penyelenggara. Tidak ada salah salah kalau menyumbang kan? Asal jelas dari mana uangnya," demikian JK.

Mengenai pendapat KPK yang menyebut iuran tersebut sebagai bentuk politik uang, JK mengaku belum mendengarnya. Namun dia tetap bersikeras bahwa tidak ada yang salah dari kebijakan penyelenggara Munaslub itu.

"Saya belum tahu itu (dilarang). Sebenarnya formatnya (gratifikasi) salah. Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal," ujarnya. (rmo/dil/jpnn)