Ada Masukan buat Pak Jokowi soal Pembangunan Ibu Kota Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta peka dan memikirkan secara penuh dan komprehensif, terhadap pengembangan dan pembangunan daerah-daerah penyangga, sekitar Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur.

Menurut Pengamat Perencanaan Pembangunan Daerah dari Pontianak, Rusnawir Hamid, tiga provinsi penyangga, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, seharusnya bisa mendapat manfaat lebih dari efek pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.

Khususnya Kalimantan Barat, yang letaknya paling jauh dari dua provinsi Kalimantan lainnya. Diperlukan konsep dan strategi khusus bagi pengembangan kawasan penyangga tersebut.

Untuk Kalimantan Barat misalnya, sambung Rusnawir, rencana pemekaran provinsi baru harus segera direalisasikan. Demikian juga dengan jalur kereta api khusus produksi, kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan jalur kereta api dan kawasan industri.

Terkait kebutuhan pemekaran wilayah provinsi baru, menurut Rusnawir, harus segera diproses dan dilaksanakan mengingat luas wilayah Kalimantan Barat sekitar 147 ribu km2, bandingkan dengan luas pulau Jawa yang sekitar

"Tidak mungkin pengembangan daerah Kalbar seluas itu (147 ribu km2) hanya dibebankan kepada seorang gubernur saja, pemerintah pusat mestinya harus peka terhadap pengembangan daerah-daerah penyangga ibu kota baru. Soal pemekaran ini bukan lagi keinginan, tapi sudah jadi kebutuhan di Kalimantan Barat," ujarnya.

Rusnawir juga mengusulkan kebijakan perencanaan dan pembangunan yang lebih luas berbasis kepulauan, agar segera disusun, sehingga ada sinergi pembangunan antardaerah dan seluruh daerah dalam konstelasi pulau tadi.

Lebij lanjut, usulan untuk pembangunan jalur kereta api khusus produksi yang terkoneksi dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, serta kawasan industri. Jika dilihat dari karakteristik potensinya yang begitu besar, maka pihak investor swasta akan berminat.