Pak Jokowi, Apakah Putra Kaltim Tak Layak Bersaing dengan Ahok?
jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendapat sorotan dari Presidium Forum Komunikasi Pemuda Kaltim untuk Kedaulatan (FKPK-K).
Mereka mempertanyakan kenapa tidak satu pun tokoh dan putra asal daerah itu daerah yang masuk dalam bursa.
Empat kandidat pilihan Jokowi itu adalah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Menteri Riset, Teknologi dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Dirut PT Wijaya Karya Tumiyono dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
Koordinator Presidium FKPK-K, Bambang Prayitno mengatakan, penentuan Kepala Badan Otorita IKN harus dilakukan dengan cermat karena akan sangat menentukan keberhasilan transisi menuju terbentuknya pusat pemerintahan tersebut pada 2024 mendatang.
"Kepala Badan Otorita IKN dan strukturnya hendaknya mengakomodasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kaltim. Hal ini sangat penting mengingat lokasi IKN berada di Provinsi Kaltim," kata Bambang saat ditemui di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jumat (6/3).
Menurut Bambang, pola hubungan antara Badan Otorita dengan provinsi Kaltim maupun pemerintah pusat harus dikelola oleh SDM berkualifikasi nasional secara kompetensi, integritas, kepemimpinan maupun manajerial.
"Termasuk, memiliki jangkauan komunikasi yang baik dengan pusat dan daerah, serta mampu memahami sosial kultur masyarakat Kaltim atau tempat di mana IKN berada," ujar Bambang yang pernah menjadi staf ahli Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (2014-2019).
Sementara itu, aktivis kepemudaan Kaltim Viko Januardhy mengatakan dari empat nama yang diumumkan Presiden Jokowi, baik Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyono maupun Azwar Anas, secara eksplisit tidak satu pun putra Kaltim.
Selain Ahok, ada nama Bambang Brodjonegoro, Tumiyono dan Azwar Anas. Tidak ada yang dari Kaltim.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Segini Jumlah Nilai Investor di IKN, Angkanya Mencapai Triliun
- Prabowo Bakal Berkantor dan Kerja di IKN pada 2028