Pak Jokowi, Awas Ada Staf Kepresidenan Ingin Anda Terus Dibully
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi bulan-bulanan alias di-bully karena saat berpidato resmi pada hari kelahiran Pancasila, 1 Juni lalu keliru menyebut Blitar sebagai kota kelahiran Soekarno. Padahal, Proklamator RI yang dikenal dengan nama panggilan Bung Karno itu dilahirkan di Surabaya.
Rupanya, kekeliruan itu dikarenakan Sukardi Rinakit selaku tim komunikasi kepresidenan yang menyiapkan naskah pidato salah mengutip rujukan tentang tempat kelahiran Bung Karno. Karenanya, kekeliruan itu pun memunculkan pertanyaan tentang profesionalitas para staf kepresidenan.
Menurut mantan sekretaris militer kepresidenan, TB Hasanuddin, kesalahan penyebutan Blitar sebagai kota kelahiran Bung Karno jelas tak bisa ditimpakan ke Jokowi. Sebab, kesalahan itu ada pada para staf khusus presiden saat ini.
“Pertama, kesalahan terletak pada pihak yang membuat konsep pidato yang tidak menyodorkan data valid. Kedua, staf di lingkaran Jokowi juga tidak melakukan koreksi ulang dan mengecek-ulang terhadap naskah pidato yang disiapkan,” ujar Hasanuddin melalui layanan pesan singkat, Jumat (5/6) malam.
Politikus PDIP yang duduk di Komisi I DPR itu menduga naskah pidato untuk kepala negara baru diserahkan saat Jokowi hendak menyampaikan sambutan pada peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di di alun-alun Kota Blitar itu. Akibatnya, kata Hasanuddin menambahkan, Jokowi pun tidak punya kesempatan untuk mengoreksi. “Karena begitu naik ke mimbar, langsung membacakannya,” ujarnya.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi bulan-bulanan alias di-bully karena saat berpidato resmi pada hari kelahiran Pancasila, 1
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan